Migrant CARE

Indonesian Association for Migrant Workers Sovereignity

Kebijakan

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Merespons perkembangan pandemi COVID-19, mulai tanggal 20 Maret 2020 pemerintah Indonesia melakukan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pengaturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditetapkan 18…

Peraturan Desa Dulitukan No. 5/2016 tentang Desa Tenaga Kerja Indonesia

Perlindungan terhadap buruh migrant merupakan salah satu agenda besar dari pemerintah Indonesia. Migrant CARE bersama beberapa mitra di daerarh seperti SARi Solo, PPK Mataram, YKS Flores dan Tanoker Ledokombo menginisiasi sebuah upaya untuk membangun perlindungan terhadap buruh migran dimulai dari…

Peraturan Desa Tagawiti No. 3/2016 tentang Desa Tenaga Kerja Indonesia

Perlindungan terhadap buruh migrant merupakan salah satu agenda besar dari pemerintah Indonesia. Migrant CARE bersama beberapa mitra di daerarh seperti SARi Solo, PPK Mataram, YKS Flores dan Tanoker Ledokombo menginisiasi sebuah upaya untuk membangun perlindungan terhadap buruh migran dimulai dari…

Pendidikan Sebagai Agenda Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Eskalasi kasus kekerasan terhadap buruh migran Indonesia (terutama perempuan) yang ditandai dengan tingginya tingkat kematian dan penganiayaan yang dialami buruh migran Indonesia (terutama di kawasan Timur Tengah, Malaysia dan Singapura) adalah wajah nyata buruh migran Indonesia yang tak bisa disembunyikan….

Melindungi Pekerja Migran, dari Kampung Halaman hingga Forum Internasional

Pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-28 di Vientiane, Laos, Selasa 6 September lalu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada negara-negara ASEAN untuk melindungi hak-hak para pekerja migran. Tak hanya kepada para pekerja, tapi juga keluarganya. “ASEAN harus memastikan bahwa hak-hak pekerja…

Mendorong Perluasan Inisiatif Perlindungan Buruh Migran Sejak dari Kampung Halaman

Pada saat sambutan peresmian Enam DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30 Agustus 2016, Menteri Ketenagakerjaan Muh. Hanif Dhakiri menyampaikan penegasan bahwa DESBUMI sebagai inisiatif perlindungan buruh migran di tingkat desa harus diperluas…

Apresiasi atas Nota Kesepahaman (MoU) Koalisi Anti Trafficking

Sebuah Nota Kesepahaman (MOU) dibentuk oleh #KoalisiAntiTrafficking yang terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga negara yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan BNP2TKI pada Selasa, 23/8/2016. Data dari IOM,…

Bermain dengan Nyawa

Belum genap satu semester pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, beberapa nyawa telah melayang demi sebuah kebijakan yang kebajikannya masih patut dipersoalkan. Di dalam negeri, eksekusi mati enam terpidana kasus narkoba mengawali rangkaian nyawa yang mesti dihilangkan karena dianggap tak layak lagi menghuni…

Batalkan Eksekusi Pidana Mati Demi Penghormatan Pada Martabat Kemanusiaan

Aliansi Tolak Hukuman Mati “Berikan Grasi bagi MU dan Batalkan Eksekusi Pidana Mati Demi Penghormatan Pada Martabat Kemanusiaan” Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung akan kembali melakukan eksekusi hukuman mati tahap ke 3 untuk sejumlah terpidana mati yang rencananya akan dilaksanakan…

Hasil Survey Pengiriman PRT Migran Pasca Moratorium – Bandara Soekarno Hatta

Pengiriman PRT Migran Pasca Moratorium Pada bulan Maret 2015 – Mei 2016, Migrant CARE melakukan survey pengiriman PRT Migran Perempuan Indonesia keluar negeri pasca moratorium di Bandara Soekarno Hatta. Moratorium keberangkatan PRT migran ke negara Timur Tengah sudah diberlakukan sejak…