Joint Submission to the 41st Session on the Rights of Migrant Workers UNIVERSAL PERIODIC...
Joint Submission to the 41st Session on the Rights of Migrant Workers
UNIVERSAL PERIODIC REVIEW Submitted to the United Nations Human Rights Council
This...
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran...
Merespons perkembangan pandemi COVID-19, mulai tanggal 20 Maret 2020 pemerintah Indonesia melakukan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pengaturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri...
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Bertepatan dengan Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia 18 Desember 2018 yang lalu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengesahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18...
Naskah Global Compact untuk Migrasi yang Aman, Tertib dan Reguler
Pada 10 dan 11 Desember 2018, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Perwakilan Tinggi dari 164 negara di dalam mekanisme Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berkumpul di Maroko...
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Setelah disahkan pada 25 Oktober 2017 melalui Sidang Paripurna DPR-RI, Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran akhirnya diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang...
Naskah Akhir RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Penasaran dengan hasil akhir pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sudah berlangsung sejak tahun 2010? Silahkan klik dan kritisi dengan cermat di sini.
Peraturan Desa Dulitukan No. 5/2016 tentang Desa Tenaga Kerja Indonesia
Perlindungan terhadap buruh migrant merupakan salah satu agenda besar dari pemerintah Indonesia. Migrant CARE bersama beberapa mitra di daerarh seperti SARi Solo, PPK Mataram,...
UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar...
Dalam UU Nomor 39 Tahun 2004, penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi,...
Inpres RI No. 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI
Dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah Indonesia memandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan...
