Merespons perkembangan pandemi COVID-19, mulai tanggal 20 Maret 2020 pemerintah Indonesia melakukan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pengaturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun
Malaysia berencana akan memberlakukan Lockdown mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020. Agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi pekerja migran Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus bisa mengantisipasi
Sebanyak 8 perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Perusahaan IClean Services Sdn Bhd di Malaysia, akhirnya dipulangkan ke Bandara Soekarno
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (ASPATAKI) pada bulan November 2019 lalu diam-diam mengajukan permohonan pengujian perkara dengan No. 83/PUU-XVII/2019 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Pengujian Undang-undang
Sebanyak 8 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Perusahaan IClean Services Sdn Bhd di Malaysia, akhirnya dipulangkan pada 13 Februari 2020
Tahun 2020 menjadi momentum yang penting bagi pekerja migran Indonesia di berbagai tataran lokus dan aspek meliputi dinamika kebijakan, politik, sosial dan ekonomi. Selain menjadi tahun berlanjutnya pemerintahan Presiden
Pada tanggal 23 November 2019, Migrant CARE Malaysia menerima pengaduan dari delapan perempuan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan perekrut Pekerja Migran
Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 90 tentang Aturan Peralihan Undang-Undang menyebutkan bahwa aturan-aturan turunan harus diterbitkan untuk menggantikan aturan lama yang telah
Hari ini, 2 Desember 2019, dengan menggunakan pesawat Cathay Pacific CX 779, Yuli Arista dideportasi otoritas Hong Kong menuju Surabaya. Yuli Arista dideportasi setelah serangkaian menjalani serangkaian pemeriksaan dokumen
Capaian signfikan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia seperti yang direncanakan dalam RPJMN 2015-2019 adalah tuntasnya proses revisi/perubahan Undang-Undang No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
Jl. Karang Pola V No.1, RT.4/RW.3, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Migrant CARE melakukan pendampingan kasus bagi buruh migran dan anggota keluarganya. Pengaduan kasus melalui saluran komunikasi kami di: