Joint Submission to the 41st Session on the Rights of Migrant Workers UNIVERSAL PERIODIC REVIEW Submitted to the United Nations Human Rights Council
Joint Submission to the 41st Session on the Rights of Migrant Workers UNIVERSAL PERIODIC REVIEW Submitted to the United Nations Human Rights Council This report was prepared by a number of CSOs with a concentration on issues of migrant workers…
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Merespons perkembangan pandemi COVID-19, mulai tanggal 20 Maret 2020 pemerintah Indonesia melakukan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pengaturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditetapkan 18…
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Bertepatan dengan Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia 18 Desember 2018 yang lalu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengesahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini menggantikan Peranturan Menteri Nomor…
Naskah Global Compact untuk Migrasi yang Aman, Tertib dan Reguler
Pada 10 dan 11 Desember 2018, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Perwakilan Tinggi dari 164 negara di dalam mekanisme Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berkumpul di Maroko untuk menyetujui dan mengesahkan dokumen tentang migrasi yang aman, teratur dan terjamin (Global Compact for Safe,…
Naskah Akhir RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Penasaran dengan hasil akhir pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sudah berlangsung sejak tahun 2010? Silahkan klik dan kritisi dengan cermat di sini.
Peraturan Desa Dulitukan No. 5/2016 tentang Desa Tenaga Kerja Indonesia
Perlindungan terhadap buruh migrant merupakan salah satu agenda besar dari pemerintah Indonesia. Migrant CARE bersama beberapa mitra di daerarh seperti SARi Solo, PPK Mataram, YKS Flores dan Tanoker Ledokombo menginisiasi sebuah upaya untuk membangun perlindungan terhadap buruh migran dimulai dari…
Peraturan Desa Tagawiti No. 3/2016 tentang Desa Tenaga Kerja Indonesia
Perlindungan terhadap buruh migrant merupakan salah satu agenda besar dari pemerintah Indonesia. Migrant CARE bersama beberapa mitra di daerarh seperti SARi Solo, PPK Mataram, YKS Flores dan Tanoker Ledokombo menginisiasi sebuah upaya untuk membangun perlindungan terhadap buruh migran dimulai dari…
Inpres RI No. 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI
Dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah Indonesia memandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Instruksi ini ditujukan kepada beberapa kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah, baik…
Draf RUU TKI Dikritik
Jakarta, Kompas – Janji pemerintah bersama DPR membenahi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia belum terwujud. Draf revisi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dari DPR jauh dari upaya mewujudkan perlindungan. Direktur Eksekutif Migrant Care, organisasi…
TKI TAK LAGI WAJIB MASUK TERMINAL TKI
Jakarta, GATRAnews – Mulai akhir Desember mendatang, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tak harus lagi transit di Terminal TKI Bandara Soekarno Hatta, setibanya di Tanah Air setelah mengadu nasib di luar negeri. Ini sebuah kemajuan telah dibuat. Dengan keluarnya Permenaker No…