Artikel ini ditulis bertepatan saat International Labour Conference pada tanggal 16 Juni 2011 menyetujui Konvensi ILO 189/2011 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Ternyata kondisinya tidak banyak berubah,
Joint Submission to the 41st Session on the Rights of Migrant Workers UNIVERSAL PERIODIC REVIEW Submitted to the United Nations Human Rights Council This report was prepared by a
Merespons perkembangan pandemi COVID-19, mulai tanggal 20 Maret 2020 pemerintah Indonesia melakukan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pengaturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun
Bertepatan dengan Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia 18 Desember 2018 yang lalu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengesahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial
Pada 10 dan 11 Desember 2018, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Perwakilan Tinggi dari 164 negara di dalam mekanisme Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berkumpul di Maroko untuk menyetujui dan mengesahkan dokumen
Setelah disahkan pada 25 Oktober 2017 melalui Sidang Paripurna DPR-RI, Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran akhirnya diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Seperti
Penasaran dengan hasil akhir pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sudah berlangsung sejak tahun 2010? Silahkan klik dan kritisi dengan cermat di sini.
Perlindungan terhadap buruh migrant merupakan salah satu agenda besar dari pemerintah Indonesia. Migrant CARE bersama beberapa mitra di daerarh seperti SARi Solo, PPK Mataram, YKS Flores dan Tanoker Ledokombo
Dalam UU Nomor 39 Tahun 2004, penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Orang
Dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah Indonesia memandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Instruksi ini
Jl. Karang Pola V No.1, RT.4/RW.3, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Migrant CARE melakukan pendampingan kasus bagi buruh migran dan anggota keluarganya. Pengaduan kasus melalui saluran komunikasi kami di: