Jakarta – Koordinator Migrant Care, Anis Hidayah, mengungkapkan, bahwa dalam 100 hari bekerja, Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mendapat rapor merah dalam bidang perlindungan buruh migran atau kerja layak.
Hal ini disampaikannya dalam acara “Rapor 100 Hari Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dalam Bidang Perempuan Indonesia” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).
Acara ini diselenggarakan oleh Indonesia Beragam yang konsen dengan isu-isu perempuan. Sejumlah LSM yang terlibat di antaranya, LHI APIK, Aman Indonesia, Perempuan Kepala Keluarga, Migrant Care, dan Institut Kapal Perempuan.
“Perlindungan bagi buruh migran Indonesia dinyatakan secara eksplisit dalam visi-misi Nawacita dengan kata kunci negara hadir. Namun, gagasan besar ini tidak terungkap dalam dokumen RPJMN 2015-2019,” ujar Anis dalam acara tersebut.
Anis menilai kinerja dua kementerian yang tangani persoalan buruh migran masih buruk sehingga mendapat rapor merah.
“Dari delapan indikator penilaian Migrant Care, ada lima indikator yang mendapat rapor merah (paling buruk), dua indikator dapat rapor hijau (prestasi bagus), dan satu indikator dapat rapor kuning (mendapat peringatan),” paparnya.
Dia menyebutkan, secara rinci lima indikator yang mendapat rapor merah, yakni komitmen dan integrasi standar HAM dan kerja internasional, integrasi perspektif gender dalam birokrasi dan kebijakan di Kemnaker dan BNP2TKI, komitmen terhadap perlindungan PRT, reformasi birokrasi, dan arah kebijakan lima tahun ke depan (RPJMN) terkait perlindungan buruh migran.
“Contoh yang paling konkrit adalah eksekusi mati enam terpidana kasus narkoba di Nusakambangan dan Boyolali menjadi tantangan berat bagi advokasi pembelaan dan pembebasan ratusan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri,” katanya.
Dua indikator yang mendapat penilaian hijau (prestasi bagus) terhadap Menaker dan Menlu, lanjut Anis, adalah respon yang cepat terhadap masalah-masalah buruh migran dan gender mainstreaming dalam politik dan diplomasi luar negeri.
Sementara yang mendapat rapor kuning adalah komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi bagi mantan buruh migran di tingkat kabupaten dan kota. Road map dan program ini sedang dirancang oleh BNP2TKI.
“Yang mendapatkan rapor hijau di antaranya rencana penghapusan KTKLN, rencana pemulangan 1,8 juta TKI yang tidak berdokumen, dan penjemputan terhadap ribuan TKI korban deportasi dari Malaysia dengan pesawat Hercules TNI AU dan komitmen memperjuangkan masalah buruh migran di ASEAN,” jelas Anis.
Penulis: Yustinus Paat/EPR
One Response
Temans, apakah rapor ini juga mewaklili suara daerah?
Sukses dan salam hangat,