Setidaknya 1.938 perempuan dari beragam kalangan antusias mengikuti Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) 2024 yang digelar secara daring pada Selasa (26/3). Seribu lebih peserta berasal dari latar belakang berbeda mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM, buruh, pekerja migran, penyintas kekerasan berbasis gender, kepala keluarga perempuan, masyarakat adat, pekerja seni, dan sebagainya.
Munas Perempuan 2024 menyoroti sembilan agenda perempuan yang akan dihimpun selama dua hari ke depan. Sembilan agenda perempuan itu antara lain kemiskinan perempuan (perlindungan sosial), perempuan pekerja (pekerja migran Indonesia, pekerja rumah tangga, korban tindak pidana perdagangan orang/TPPO, kerja layak, pekerja dengan disabilitas), penghapusan perkawinan anak.
Ada juga ekonomi perempuan berperspektif gender, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan (kesehatan mental, kesehatan reproduksi remaja dan perempuan).
Selain itu terdapat agenda perempuan dan lingkungan hidup (pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat), kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
Misiyah selaku Penyelenggara Aksi Kolektif Munas Perempuan 2024 mengatakan kegiatan ini bertujuan mewadahi partisipasi aktif dan bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal. Melalui Munas Perempuan 2024 ribuan peserta merumuskan dan menganalisa isu serta usulan untuk advokasi penguatan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial ke dalam dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).
“Juga dalam dokumen Renstra rencana strategis kementerian lembaga, rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,” kata Misiyah yang juga Ketua Dewan Eksekutif Kapal Perempuan.
Dalam laporannya, Misiyah menyebut terdapat 2.000 lebih peserta yang sudah registrasi. Penyelenggara juga menyediakan akses juru bahasa isyarat untuk mengakomodasi peserta dengan kebutuhan spesifik.
“Pada titik-titik kumpul keseluruhan hampir mencapai 4.000 partisipan dari hampir seluruh provinsi, 35 provinsi, dari 163 kabupaten, dan 477 desa, di samping perorangan.”
Titik Eko Rahayu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengapresiasi penyelenggaraan Munas Perempuan 2024. Ia mengatakan Munas Perempuan 2024 merupakan upaya konkrit pemerintah dan masyarakat dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak. Selain itu, imbuhnya, Munas Perempuan menjadi dukungan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Merupakan hal yang sangat penting bahwa setiap sektor pembangunan mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Dengan demikian pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan di segala bidang pembangunan dan dapat mencakup semua kalangan masyarakat serta dapat mengakomodasi suara dari kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, kelompok marginal, serta seluruh lapisan masyarakat hingga ke akar rumput,” katanya.
Oleh karena itu, imbuhnya, penting mendorong upaya-upaya kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu penting mendorong perempuan terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan program dan anggaran.
“Pemberian kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan akan menghasilkan kebijakan representatif dan inklusif,” katanya.
Dalam pidato kunci, Titik mengatakan partisipasi perempuan yang setara pada semua aspek pembangunan merupakan tujuan penting dalam pemenuhan hak-hak perempuan sebagai bagian dari masyarakat ASEAN. Indonesia bahkan telah menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan. Oleh sebab itu Munas Perempuan 2024 berperan penting dalam menghimpun pengalaman dan kontribusi yang beragam dari perempuan baik di pedesaan maupun perkotaan, termasuk lintas profesional.
“Dalam kesempatan yang baik ini kami juga mengajak ibu, bapak, dan sahabat-sahabat semua untuk bersama-sama secara aktif memberikan saran, masukan, serta buah pikiran untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Titik sekaligus membuka kegiatan Munas Perempuan 2024.
Kegiatan Munas Perempuan 2024 merupakan aksi kolektif organisasi pengampu program INKLUSI berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Puncak kegiatan Munas Perempuan 2024 akan diselenggarakan pada 20 April 2024 di Badung, Bali.
Kegiatan ini dapat disimak melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=hBZM1l18okM
[Nur Azizah]
