Simulasi Pemilu 2019: Perempuan Siap Memilih!

1
341
Seorang Lansia turut mengikuti simulasi pencoblosan.

Jakarta, 6 April 2019 – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bersama KAPAL Perempuan dan Migrant CARE menyelenggarakan “Simulasi Pemilu 2019: Perempuan Memilih” untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang Pemilu 2019 serta mendorong perempuan menggunakan hak pilihnya secara kritis. Selain itu, simulasi pemilu juga diadakan untuk mengidentifikasi kesenjangan akses yang dialami kelompok perempuan disabilitas, lansia, dan pemilih pemula.

Bertempat di Gelanggang Olah Raga (GOR) Bulungan, Jakarta Selatan, acara simulasi ini diikuti oleh lebih dari 500 perempuan dari berbagai komunitas dan turut dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Calon Anggota Legislatif, akademisi dan sejumlah pengamat politik. Acara dimulai dengan sosialisasi dari Betty Epsilon Idroos, Ketua KPUD DKI. Simulasi melibatkan 30 perempuan dan kelompok rentan (perempuan penyandang disabilitas, lansia, ibu rumah tangga, perempuan miskin kota, perempuan muda, buta aksara, dan lain-lain). Dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan berbagai narasumber dari unsur akademisi, pengamat politik dan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil.

“Kerumitan dan luasnya cakupan Pemilu 2019 serta kurangnya akses informasi bagi perempuan dan kelompok rentan, berpotensi menimbulkan kerawanan tidak sahnya suara mereka. Untuk itu, KPI menggerakkan seluruh jaringan komunitas perempuan untuk bersama-sama mengawal dan terlibat aktif dalam Pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia selama lima tahun mendatang,” ujar Sutriyatmi, Deputi Sekretaris Jenderal Bidang Program KPI.

Acara ini juga dihadiri oleh Arif Budiman, Ketua KPU RI, dalam kesempatan ini Arif menyampaikan pesannya pada para calon pemilih. “Pemilu memang tidak mudah, tapi penting untuk memilih pemimpin bangsa. Kita semua tidak bisa menghindar dari Pemilu, tanggal 17 April nanti kita akan memilih semua tingkatan: DPD, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR-RI, Presiden dan Wakil Presiden. Jangan hanya pilih Presiden dan Wakil Presiden saja,” ucapnya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE. “Kita jangan hanya terlarut dalam kontestasi Capres dan Cawapres saja, tetapi juga harus memastikan keterwakilan isu perempuan dalam legislatif melalui Pemilu ini,” tukasnya.

Pemilu belum inklusif

Isu-isu yang diidentifikasi dalam Simulasi Pemilu ini akan menjadi masukan bagi KPU untuk melakukan upaya-upaya meminimalisir suara tidak sah perempuan. Sebagai contoh, ketersediaan waktu yang sangat kurang bagi pemilih lansia daan buta aksara. “Simulasi ini sangat membantu kami supaya familiar dengan Pemilu 2019. Harapan kami, penyandang disabilitas mendapat akses prioritas, waktu ditambah dan meja kotak suara lebih rendah agar mudah dijangkau,” ujar Ibu Yurlina dari Halim Jakarta Timur, perwakilan kelompok perempuan penyandang disabilitas.

Wempy Hadir, Direktur Eksekutif Indopolling Network memberikan pandangannya terkait potensi kecurangan di Pemilu 2019. “Survei Indopolling menunjukkan praktik politik uang masih terjadi. Itu harus dihentikan karena melanggengkan korupsi. Laporkan praktik politik uang pada penyelenggara Pemilu,” ucapnya.

Yolanda Panjaitan, peneliti Cakra Wikara Indonesia menambahkan, “Voters education bukan sekedar mencoblos, tetapi pendidikan politik yang lebih komprehensif harus dirancang. Kita harus paham fungsi DPRD, DPR RI, dan melihat rekam jejaknya. Serta memastikan, saat sudah terpilih, apakah anggota legislatif akan benar-benar memperjuangkan kepentingan kita?” ujarnya.

KPI, KAPAL Perempuan dan Migrant CARE menyerukan seluruh perempuan dan kelompok rentan untuk menggunakan hak suaranya karena suara tersebut menentukan masa depan bangsa yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender. Sebagai bagian dari gerakan yang memperjuangkan demokrasi, mengupayakan pemenuhan Hak Asasi Manusia, dan mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Bukan hanya mengakomodir akses kepada hak politik, tetapi juga memastikan asas pemilu berjalan dengan LUBER JURDIL. KPI dan MIGRANT CARE juga terdaftar sebagai lembaga pemantau pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu.

1 KOMENTAR

Comments are closed.