Jokowi Harus Memperjuangkan Agenda Perlindungan BMI Di Malaysia

0
821

Pernyataan Sikap Migrant CARE
Untuk Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi ke Malaysia, 5-7 Februari 2015
Presiden Joko Widodo Harus Memperjuangkan Agenda Perlindungan Buruh Migran Indonesia Di Malaysia

Pada tanggal 5-7 Februari 2015, Presiden Joko Widodo memulai kunjungan kenegaraan ke kawasan Asia Tenggara dengan tujuan pertama ke Malaysia. Kunjungan ini memiliki nilai strategis karena Malaysia adalah salah satu negara tetangga strategis yang memiliki hubungan diplomatik yang dinamis dengan Indonesia. Dinamika panas-dingin hubungan Indonesia-Malaysia mulai dari soal perbatasan, klaim artefak budaya hingga soal buruh migran Indonesia.

Dalam konteks kekinian, kunjungan ke Malaysia juga merupakan hal yang urgent mengingat saat ini (tahun 2015) Malaysia adalah Ketua ASEAN dan politik luar negeri Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo sangat melihat ASEAN sebagai arena regional yang penting Untuk kepentingan perlindungan buruh migran Indonesia, kunjungan Presiden Joko Widodo juga tidak boleh disia-siakan hanya sebagai kunjungan kenegaraan tanpa makna, tetapi harus dimaksimalkan untuk mengkonkritkan prinsip Nawacita yang menghadirkan negara sebagai pelindung wara negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri.

Insiden iklan produk pembersih Robovac Malaysia yang melecehkan dan merendahkan martabat PRT migran Indonesia harus menjadi bahan protes untuk dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Peristiwa itu bukan sekali terjadi, tetapi terus berulang. Sikap tegas Presiden Joko Widodo diharapkan mampu mengakhiri era stigmatisasi dan diskriminasi terhadap buruh migran Indonesia dalam berbagai media (penyebutan “Indon” sebagai ejekan, iklan yang tidak layak) yang selama ini dibiarkan.

Oleh karena itu, Migrant CARE sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia, mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk benar-benar serius memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia di Malaysia dan mengagendakan masalah buruh migran sebagai salah satu prioritas pembicaraan tingkat tinggi. Persoalan-persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan adalah:

  1. Keseriusan pemerintah Malaysia dalam memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak PRT migran Indonesia dengan standar hak asasi manusia
  2. Desakan agar pemerintah Malaysia tidak menggunakan standar ganda dan mengakhiri praktek kriminalisasi dalam penanganan buruh migran tak berdokumen. Selama ini industri perkebunan yang memakmurkan ekonomi Malaysia ditopang jutaan buruh migran tak berdokumen.
  3. Desakan kepada pemerintah Malaysia untuk memberikan akses kepada puluhan ribu anak-anak buruh migran Indonesia tak berdokumen untuk layanan pendidikan dan kesehatan.
  4. Desakan kepada pemerintah Malaysia (sebagai Ketua ASEAN) untuk serius menuntaskan pembahasan dan perwujudan adanya instrumen dan mekanisme perlindungan hak asasi buruh migran di kawasan ASEAN yang efektif dan bersendikan pada instrument internasional perburuhan dan hak asasi manusia. Demikian desakan dan tuntutan ini disampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar perwujudan “negara hadir” dalam perlindungan buruh migran Indonesia benar-benar terwujud.

Jakarta _ Kuala Lumpur, 4 Februari 2015

Anis Hidayah, Direktur Eksekutif (081578722874)

Wahyu Susilo, Analis Kebijakan (08129307964)

Alex Ong, Migrant CARE Malaysia (+60196001728)