Terjadinya insiden kemarahan buruh migran Indonesia yang membakar plastik,kardus dan kertas di depan KJRI Jeddah pada hari Minggu (9/6/2013) sore kemarin sebenarnya merupakan bukti adanya kebobrokan dalam pelayanan bagi ribuan buruh migran yang memanfaatkan masa amnesty. Insiden tersebut merupakan puncak dari akumulasi dari kemarahan buruh migran yang selama ini tidak mendapatkan pelayanan secara memadai. Ribuan buruh migran Indonesia setiap hari terpaksa berjemur dalam terik matahari bersuhu rata2 diatas 40 derajat Celsius selama mengantri di luar gedung KJRI Jedah tanpa ada pelindung panas seperti tenda, support air minum serta tim medis yang siap melayani. Sehingga hampir setiap hari ada yang pingsan karena berdesakan dalam haus, lapar dan panas. Migrant CARE setiap hari menerima informasi mengenai situasi tersebut dari buruh migran dan jaringan di Saudi Arabia.
Untuk diketahui, Pemerintah Saudi Arabia memberikan amnesty (pengampunan) bagi buruh migran Indonesia tidak berdokumen (biasa disebut TKI overstay) di Saudi Arabia sejak 11 Mei – 3 Juli 2013 dengan melakukan pemutihan atau legalisasi dokumen di perwakilan Indonesia di Saudi Arabia. Amnesty ini merupakan kebijakan untuk merespon ribuan buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen yang bekerja di Saudi Arabia, baik dengan modus umroh dan haji maupun mereka yang terpaksa melarikan diri dari rumah majikan karena perlakuan yang tidak manusia, sementara dokumen mereka di tahan oleh majikan.
Dari pantauan yang dilakukan Migrant CARE selama ini, dalam menghadapi kebijakan amnesty dari pemerintah Saudi Arabia tahun ini, Pemerintah Indonesia menunjukkan adanya kelambanan dan ketidaksiapan untuk mengantisipasi puluhan ribu buruh migran Indonesia yang memproses pemutihan dokumen di perwakilan Indonesia di Saudi Arabia. Seharusnya ada penambahan tenaga dan fasilitas yang memadai di perwakilan RI di Saudi Arabia untuk aktivitas yang memerlukan kecepatan dan kecermatan luar biasa ini menghadapi puluhan ribu orang yang akan memproses pemutihan dokumen.
Insiden yang bermula dari ketidakpuasan ribuan buruh migran Indonesia yang mengantri di KJRI Jeddah yang tutup tidak melayani pengurusan dokumen karena sedang memproses dokumen yang sudah masuk harus diinvestigasi akar masalahnya dan bukan secara serampangan menyalahkan dan mengkriminalisasi buruh migran Indonesia yang mengekspresikan kemarahannya. Hal ini semakin ironis karena minggu yang lalu ada kiriman tenaga tambahan dari BNP2TKI dan Kemenhukham.
Migrant CARE juga menyatakan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam insisden tersebut. Atas situasi tersebut, Migrant CARE mendesak Pemerintah Indonesia untuk bertindak cepat dan sikap agar situasi yang terjadi tidak semakin memburuk. Hal yang harus segera dilakukan adalah:
1. Menginvestigasi akar masalah insiden pembakaran di KJRI Jeddah yang bersumber dari kelambanan dan ketidakseriusan pihak perwakilan RI dalam pemrosesan dokumen amnesty
2. Menyegerakan proses pemutihan dokumen bagi seluruh buruh migran Indonesia yang memerlukannya dengan pelayanan prima dan tanpa diskriminasi dengan menambah SDM yang memadai.
3. Mengevaluasi kinerja KJRI Jedah dan KBRI Riyadh selama masa amnesty, terutama dalam hal pelayanan dokumen
4. Mendesak adanya keseriusan dari pemerintah pusat untuk mensupport terselenggaranya pelayanan pengurusan dokumen selama masa amnesty
Jakarta, 10 juni 2013
Anis Hidayah Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Analis Kebijakan
Kontak: 081578722874/@anishidayah 08129307964/@wahyususilo
