Sebagai salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran terbanyak di Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen kembali menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat perlindungan warganya yang bekerja di luar negeri. Melalui Workshop Penguatan Kualitas Pekerja Migran yang digelar pada 10 September 2025 di Hotel Trio Azana Style Kebumen. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Bapperida Kebumen, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, Desbumi, FORMASI, PEKKA, Pandjer School Kebumen, Pemerintah Desa, Sahabat Disabilitas hingga mahasiswa, ini menjadi ruang refleksi bersama untuk memastikan bahwa kebijakan bupati Kebumen benar-benar berpihak kepada pekerja migran, perempuan, dan kelompok rentan.
Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Migrant CARE Kebumen. Dalam sambutannya, Syaipul Anas menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pemerintah. Menurutnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kritis dan semakin sadar dengan politik dan data. Syaipul juga menyoroti perlunya evaluasi kinerja bupati dan perangkat daerah, terutama dalam kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan buruh migran. Mengingat dalam beberapa bulan terakhir terjadi sejumlah perubahan penting, termasuk pergantian kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran.
Mengawal Anggaran dan Kebijakan Daerah
Paparan mendalam disampaikan oleh Dewan Presiden FORMASI yakni, Yusuf Murtiono yang menyoroti beberapa hal krusial dalam mengawal kebijakan dan program 5 tahun ke depan, termasuk anggaran daerah. Dalam pemaparannya, dia menjelaskan bahwa anggaran adalah amanah rakyat yang dititipkan kepada eksekutif dan legislatif untuk kesejahteraan rakyat. Beliau turut mengingatkan pentingnya penjelasan yang transparan mengenai keuangan. Khususnya dalam penyusunan anggaran di tingkat desa, kebutuhan pekerja migran harus disuarakan melalui musyawarah desa agar kebutuhan mereka dapat teridentifikasi dengan jelas. Dengan demikian, kebutuhan tersebut dapat dipetakan dan diakomodir melalui alokasi anggaran baik di tingkat desa maupun kabupaten.
Lebih lanjut, dia menguraikan kebijakan anggaran Dinas Tenaga Kerja Kebumen pada tahun 2025 sebesar Rp.6,67 miliar. Yang dipergunakan paling besar untuk belanja program penunjang kebutuhan pemerintah daerah sebesar Rp.4,25 miliar atau 63,7%. Sedangkan, porsi yang secara spesifik menyebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) hanya Rp.411 juta atau 6,2%. Tentu hal ini sangat kontras dengan kebutuhan Masyarakat. Sebagian besar dana justru terserap untuk penunjang kebutuhan pemerintah secara personal seperti menaikkan gaji dan tunjangan.
Beliau turut menjelaskan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2025-2030, yaitu “Sregap Ngode Bareng Biyunge.” Program ini juga memuat agenda fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan pekerja migran melalui peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, serta pemberdayaan purna PMI. Menurut Yusuf Murtiono, apabila program unggulan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi perbaikan ekonomi masyarakat secara maksimal.
Potret Pekerja Migran Kebumen
Sementara itu, Bapperida Kabupaten Kebumen menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen tahun 2025 adalah 8%. Namun, baru tercapai 5,7%. Bapperida Kebumen juga menunjukkan dinamika migrasi tenaga kerja yang cukup fluktuatif. Setelah menurun pada masa pandemi, jumlah pekerja migran asal Kebumen meningkat signifikan dari 556 orang (2021) menjadi 3.339 orang (2023), sebelum turun menjadi 2.650 orang (2024). Sedangkan, negara tujuan terbesar adalah Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Lebih lanjut, update data dari Disnaker Kebumen tentang penempatan PMI asal Kabupaten Kebumen tahun 2025 (hingga Juli) berjumlah 1.237 orang. Diantaranya 33% laki-laki dan 67% perempuan.
Menindaklanjuti dinamika tersebut, pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun strategi penguatan integrasi dalam perencanaan kebijakan pembangunan untuk memastikan bahwa isu pekerja migran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan daerah. Langkah ini sejalan dengan visi “Kebumen Berdaya” (Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya). Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan program perlindungan PMI baik pra maupun purna (termasuk penyediaan layanan terpadu bagi calon pekerja migran dan pemberdayaan purna PMI).
Ditulis oleh Ivanca Suitela, Mahasiswi magang dari Universitas Amikom Yogyakarta-Hubungan Internasional.
