Jakarta, 3 Maret 2019 – Menyambut Hari Perempuan Internasional 8 Maret mendatang, Migrant CARE, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan KAPAL Perempuan mewakili koalisi masyarakat sipil penggerak isu perempuan menyelenggarakan acara “Perempuan Bersuara: Dialog Calon Legislatif (Caleg) Perempuan Merespons Agenda Perlindungan Perempuan”.
Dialog ini mengetengahkan tiga isu utama perlindungan perempuan, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, kekerasan seksual terhadap perempuan, dan perlindungan perempuan pekerja migran yang direspons oleh tujuh caleg perempuan dari Daerah Pemilihan Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri) yaitu Christina Aryani (Golkar), Dian Islamiati Fatwa (PAN), Nadhila Chairannisa (PKB), Nuraini (PDIP), dan Sri Saras Mundisari (PPP), Gina Erry Hernawati (PSI), dan Shanti Ramchand (Nasdem).
Wahyu Susilo selaku Direktur Eksekutif Migrant CARE membuka dialog caleg dengan menyampaikan belum adanya aturan turunan yang mengatur perlindungan sosial pekerja migran sejak berlakunya UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). “Mayoritas pekerja migran perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga sangat rentan menghadapi diskriminasi dan kekerasan, bahkan ada yang menghadapi ancaman hukuman mati. Aturan turunan UU No. 18/2017 harus menjawab persoalan tersebut.” ungkapnya. Selain itu, Wahyu menekankan pentingnya peningkatan kualitas diplomasi perlindungan pekerja migran Indonesia dalam politik luar negeri Indonesia.
“Saat ini, perhatian publik berfokus pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden, sehingga isu keterwakilan perempuan di parlemen dan agenda perlindungan perempuan tidak menjadi wacana publik,” ujar Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal KPI. “Kami harap acara ini dapat menjadi pendidikan politik bagi calon pemilih sekaligus ajang unjuk gigi bagi caleg perempuan,” tambahnya.
Dialog caleg yang berpanelis empat perempuan; Sonya Hellen Jurnalis senior Harian Kompas, Ani Sutjipto Peneliti Politik dan Gender, Misi Misiyah direktur eksekutif KAPAL Perempuan, dan Murhayati dari Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Para panelis menagih janji para caleg perempuan untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Sebagai pengingat, kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat signifikan, mencapai 348.446 kasus (Komnas Perempuan, 2018) dan hal ini kian diperburuk oleh munculnya kebijakan-kebijakan diskriminatif yang melahirkan intoleransi di masyarakat; dari 421 kebijakan diskriminatif, 333 menyasar langsung pada perempuan. Panelis juga mengingatkan agar para caleg perempuan mendorong kebijakan yang ramah kaum disabilitas.
Christina Aryani representasi dari Golkar, menyampaikan visi-misinya, “Kelompok yang tak bisa bersuara untuk kepentingannya harus kita suarakan.” Ia juga menolak RUU yang rentan mengriminalisasi perempuan, vokal mendorong stop perkawinan anak yang menjadi sumber dari putaran kemiskinan, dan diskriminasi ke perempuan dengan mencontohkan kasus Baiq Nuril. “Tak semua perempuan beruntung mengenyam pendidikan. Vocational Training akan saya gagas.” Tambahnya untuk membentuk tenaga kerja produktif agar tak berketerampilan rendah.
Nadhila Chairannisa dari PKB dan sebagai caleg termuda, mengatakan isu perempuan akan diatasi melalui pendidikan. “Patriarki adalah kultur. Sudah menjadi budaya. Untuk membuat anak-anak kita keluar dari pemikiran ini, kita perlu mengajarkan tentang kesetaraan gender dari usia dini.” Ia memaparkan juga dalam pemikiran feminisme, the private is poltitcal. Baginya, kehidupan privat mencerminkan kehidupan sosial. Ia juga menambahkan pemikirannya tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, harus ada pelatihan yang komplit.”
Sonya Hellen sebagai panelis, mempertanyakan ke-tujuh caleg untuk merespon sejauh mana memahami RUU P-KS dan mengingatkan para caleg tentang RUU PRT yang sudah 15 tahun mangkrak. Ani Sutjipto juga menambahkan dalam dialog, tentang representasi caleg perempuan agar lebih substantif, tak untuk sekadar pemenuhan kuota. Dan Murhayati yang mendorong pembuatan kebijakan yang sensitif dan responsif bagi disabilitas.
Menanggapi ragam hal itu, Caleg Dian Islamiati Fatwa dari Partai PAN, menukas “Saya melihat soal perlindungan perempuan dari kekerasan adalah persoalan kita bersama dan harusnya menjadi agenda semua partai. Kenyataannya, banyak caleg perempuan yang bekerja pada isu perempuan tapi tak di dukung partai lainnya. Tidak semua partai ingin meloloskan perundang-undangan responsif gender.” Nuraini, Caleg Dapil 2 DKI Jakarta dari PDIP, menambahkan tentang prinsip-prinsip keberagaman yang harus tetap menjadi landasan untuk mempromosikan perlindungan sosial bagi perempuan.
Misiyah, Direktur Eksekutif KAPAL Perempuan sebagai panelis, memberikan tanggapan dan pesan penting “Pentingnya peran aktif caleg perempuan yang nanti terpilih untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keberanian untuk menangani masalah-masalah perempuan dan berhadapan dengan konservatisme yang saat ini makin menguat dan mengungkung perempuan” pungkasnya. Ia menekankan untuk memberikan perhatian khusus pada isu-isu perempuan miskin kota, Pekerja Rumah Tangga dalam negeri dan luar negeri untuk menjamin prinsip tak seorang pun ditinggalkan. “Saya mendesakkan isu-isu penghapusan kekerasan seksual, penghapusan perkawinan anak, pemenuhan perlindungan sosial, perlindungan PRT dan pencegahan eksploitasi perempuan buruh migran dalam pusaran ekstremisme” tambahnya.
–
KAPAL Perempuan, KPI, dan Migrant CARE aktif terlibat dalam berbagai aksi kolektif lainnya dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.
Migrant CARE membangun pelembagaan perlindungan buruh migran di tingkat desa melalui Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) yang telah diimplementasikan di 36 desa di lima provinsi dan diduplikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dalam Desmigratif.
KAPAL Perempuan merupakan inisiator Sekolah Perempuan yang bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan akar rumput agar mampu berperan dalam perencanaan pembangunan.
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengorganisir kelompok-kelompok perempuan melalui Balai Perempuan untuk memantau akses perlindungan sosial dan menangani keluhan kelompok rentan dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta perlindungan sosial lainnya.
Narahubung
Wahyu Susilo (08129307964)
Zulyani Evi (082141242586)
