MEDIA RELEASE FORUM MASYARAKAT SIPIL INDONESIA UNTUK KEBIJAKAN LUAR NEGERI MERESPON PERTEMUAN G20
“Pertumbuhan Ekonomi Tidak Menjawab Semua Masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan”
Setelah menghadiri dua pertemuan internasional yaitu APEC dan ASEAN, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan puncak G20 yang berlangsung mulai hari ini (15/11) hingga besok (16/11) di Brisbane, Australia. Agenda pertemuan G20 seperti yang sudah dihasilkan di pertemuan-pertemuan pendahuluan tingkat menteri yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi global 2% dalam lima tahun mendatang. Pertumbuhan ekonomi akan diraih dengan cara meningkatkan investasi swasta terutama dalam perdagangan dan investasi di bidang infrastruktur, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi melalui kerjasama perpajakan dan penanganan anti korupsi. G20 mengansumsikan dengan adanya pertumbuhan akan menciptakan lapangan kerja.
Sudah bisa ditebak, Presiden Jokowi akan memaparkan visi poros maritim di dalam tersebut, seperti yang sudah disampaikan di dua pertemuan sebelumnya. Tentu saja, dilihat dari agenda dan juga visi yang di bawa Jokowi, pertemuan G20 sepertinya dapat memberikan solusi pembiayaan infrastruktur yang selama ini menjadi kendala pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Namun menurut Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar negeri (ICFP) hasil tersebut tidak cukup terutama dalam memecahkan masalah ekonomi Indonesia. Bahkan bisa jadi hanya akan menambah masalah di dalam negeri. Menurut Siti Khoirun Ni’mah, Program Officer INFID “selama ini ekonomi dunia terlalu bertumpu pada pertumbuhan, sementara hasilnya ketimpangan ekonomi kian tinggi. Menurut OXFAM (2014), hampir setengah dari kekayaan dunia saat ini dimiliki oleh 1% dari populasi dunia dengan jumlah kekayaan sebesar $110 triliun. Ini 65 kali dari total kekayaan setengah penduduk dunia. Demikian halnya kondisi di dalam negeri di mana terjadi percepatan ketimpangan selama sepuluh tahun terakhir yang tahun 2013 angka rasio gini mencapai 0,41. Sebuah angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ini menunjukkan, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja bukan untuk semua. Oleh karena itu, diharapkan Presiden Jokowi memberikan perhatian terkait dengan masalah tersebut bukan hanya sekedar membangun infrastruktur tetapi mendorong sistem ekonomi yang sanggup mengurangi ketimpangan dengan memberi kesempatan yang lebih besar masyarakat ekonomi lemah”.
Pertumbuhan ekonomi dunia juga ditopang komodifikasi buruh murah dengan mengorbankan buruh migran. Komodifikasi buruh migran telah memberi sumbangkan yang tidak sedikit bagi pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, buruh migran tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dan dibebani biaya remitansi yang sangat tinggi. Menurut Wahyu Susilo, dalam 5 tahun terakhir ini G20 memberi perhatian khusus pada masalah remitansi, karena aliran uang transnasional ini semakin signifikan diperhitungkan sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan. Namun hingga saat ini G20 tidak pernah mengagendakan persoalan perlindungan buruh migran yang mengalirkan remitansi tersebut. Hendaknya dalam pertemuan G20 ini, Presiden Joko Widodo berani mengajukan agenda perlindungan buruh migran sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembicaraan mengenai remitansi yang diagendakan dalam G20.
Pertumbuhan juga mengorbankan lingkungan dengan bertumpu pada ekstraktif industri. Atas nama pertumbuhan ekonomi, lingkungan dikorbankan. Eksploitasi sumber daya alam terjadi dimana-mana yang menyebabkan bencana lingkungan karena perubahan iklim. Sementara tahun ini, G20 tidak memasukkan agenda perubahan iklim di dalam proses perundingan. Irhas Ahmady dari WALHI menyesalkan pertemuan G20 tahun ini tidak membahas perubahan iklim. “Padahal salah satu sebab kegagalan perundingan perubahan iklim karena sikap keras kepala negara-negara maju yang tidak mau mengurangi emisinya. Seharusnya G20 menyusun peta jalan menuju perundingan perubahan iklim yang akan berlangsung di Paris tahun 2015. Namun ini tidak dilakukan”.
Sementara itu, Maryati Abdullah, Koordinator Publish What You Pay Indonesia menyerukan agar negara-negara G20 melaksanakan praktek tata kelola yang transparan dan bersih dari korupsi dalam pelaksanaan pembangunan ekonominya. Sebagai negara ASEAN pertama yang telah meraih status “compliant” dalam EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menyerukan transparansi di sektor penerimaan dan pembayaran pajak di sektor migas, mineral dan batubara. Bukan saja di negara-negara dimana sumberdaya tersebut berada (host country) namun juga di negara asal dari perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi. Transparansi pajak dan pembayaran sektor migas dan tambang dianggap urgent, terlebih ditengarai adanya praktek ilegal export, terutama pada komoditas batubara serta mineral pertambangan dari wilayah Indonesia ke negara-negara tujuan di luar negeri. Sehingga, diplomasi maritim dan infrastruktur yang akan dilancarkan Indonesia seharusnya juga mampu mengatasi problem pengapalan ilegal bahan-bahan mineral dan tambang yang terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, maupun melalui dokumen pengapalan yang tidak benar.
Pemerintah juga seharusnya menyuarakan kepentingan perdagangan dari negara-negara miskin dan berkembang. Sekaligus memastikan adanya perlindungan yang cukup bagi pelaku ekonomi kecil seperti nelayan. Bukan hanya mendorong perdagangan bebas tanpa memperhatikan kerugian yang diderita. “Pemerintah harus memperhatikan usulan dari Ibu Susi, Menteri Perikanan dan Kelautan. Sebab selama ini Indonesia dirugikan dari sistem perdagangan yang tidak adil. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mempertimbangkan usulan Ibu Susi untuk keluar dari G20” Rachmi Hertanti, Indonesia for Global Justice (IGJ).
Ini merupakan kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk memberikan arah baru bagi tata ekonomi global dengan tidak hanya mengikuti agenda-agenda negara-negara maju. Namun memiliki posisi yang jelas yaitu menyuarakan kepentingan negara-negara miskin dan berkembang. Jika hal tersebut tidak dimungkinkan maka sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan untuk keluar dari G20.
Jakarta, 15 November 2014
Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy/ICFP): INFID, IGJ, WALHI, PWYP, WVI, PATTIRO, Migrant CARE, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia, Bina Desa, KPA, TII, YAPPIKA, IHCS.
Kontak Person:
1. Wahyu Susilo, [email protected] (0812 9307 964)
2. Siti Khoirun Ni’mah, [email protected] (08588 1305 213)
3. Irhas Ahmady, [email protected] (0815 7222 2066)
4. Rachmi Hertanti, [email protected] (0813 8022 1414)
5. Maryati Abdullah, [email protected] (08212 523 8247)
